Selamat datang di rumah Ajeng.

  Kalau ditilik, keberadaan sinetron atau series bertema pelakor (perebut laki orang) atau perselingkuhan sedang marak berseliweran di layar kaca. Baik itu di stasiun televisi, maupun layanan OTT ( over the top ). Alur kisahnya sama dan menawarkan kegemesan tersendiri untuk para penonton. Kisah klasik, seperti pria beristri yang cinlok dengan teman sekantornya atau suami yang mencoba mencari kesenangan di luar rumah dengan pergi ke tempat-tempat hiburan dan bertemu teman lamanya. Sampai akhirnya, hubungan mereka berlanjut jadi perselingkuhan. Sebagai orang yang senang nimbrung Ibu nonton sinetron bertema seperti itu, jujur saya ikutan gemes. “Gimana sih, jadi perempuan kok mau aja diselingkuhin. Bukannya langsung minta pisah, malah dipertahanin,”. Komentar saya tak ayal sering membuat Ibu kesal. “Hanya sinetron. Gausah lebay,” katanya. Tapi beberapa menit kemudian, Ibu juga turut berkomentar seperti ini: “Nah kan ketahuan kalau selingkuh!”. Saya balas dengan “Santai, Bu. Hanya sine

  Isu gender menjadi hal yang sangat ramai dibahas dalam kajian hubungan internasional. Secara garis besar, gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang memang dibangun secara sosial dan kultural. Dalam hubungan internasional, khususnya bagi keamanan internasional, hal ini dianggap sebagai arena khusus kaum pria. Akan sangat berat dan dipandang sebelah mata jika kaum perempuan yang melakukan hal tersebut. Terlebih, kegiatan bela negara seringkali diasosiasikan dengan perang. Berkembangnya isu gender dalam hubungan internasional memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergerakan kaum perempuan. Sebab, selama ini fokus dalam hubungan internasional, seperti keamanan dan perang menjadi ranah pria.  Pada awalnya, proses perjuangan kaum perempuan demi memperoleh hak-haknya dinahkodai oleh Marquis de Condorcet dan Lady Mary Wortley pada 1785 di Middleburg, Belanda. Kala itu, Condorcet dan Wortley mendorong perempuan mendapatkan hak untuk mengikuti pemilihan umum. Banyak pe